LEPASNEWS.COM BONE – DPRD Bone kembali lakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) gabung fraksi, di Ruang Paripurna DPRD Bone, Senin, 26 Juni 2023.
Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan menuturkan memang didapatkan bahwa terjadi perlambatan realisasi pendapatan dan belanja APBD Kabupaten Bone.
“Kita meminta dilakukan percepatan realisasi belanja dan pendapatan,” ucapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan setelah melihat realisasi belanja hingga Juni, memang ada beberapa program tidak urgent.
“Kita berharap TAPD bisa melakukan penyesuaian APBD pokok 2023, agar bagaimana lebih memperhatikan hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Sementara ketua TPAD Dalam pemaparan,Andi Islamuddin menjelaskan bahwa seluruh pemerintah daerah harus mematuhi aturan Peraturan Menteri (Permem) Keuangan RI nomor 212 ada DAU yang ditentukan peruntukannya.
“Anggaran untuk Pemda Bone ini nilainya tak tanggung-tanggung sejumlah Rp345 Miliar,” sebutnya.
Lebih lanjut, Andi Islamuddin menjelaskan bahwa ketika Permen ini tidak dilaksanakan maka akan berimpikasi dengan tatanan pemerintahan yang ada di Kabupaten Bone.
“Makanya kami mengikuti instruksi apa yang telah diperintahkan dalam Permen 212 tersebut. Oleh sebab itu maka dilakukanlah Parsial Pertama, maka banyaklah kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan seperti di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya,” urainya.
Fahri Rusli Anggota Komisi 1 Menyampaikan secara tegas Intinya kami di DPRD hanya memberikan peringatan kepada pemerintah daerah agar sesegera mungkin merealisasikan semua program OPD dan program usulan DPRD yang bersumber dari hasil-hasil temu konstituen,” ucapnya
Fahri Rusli dengan suara lantang mengatakan ingat ! “masyarakat terus mempertanyakan dan menunggu realisasi, terlebih hal tersebut sudah dibacakan saat acara Musrembang beberapa bulan yang lalu”,tegasnya
Dalam RDPU tersebut Permintaan dan usulan pengembalian anggaran Pokok Pikiran ( Pokir ) para anggota DPRD Bone yang telah direfocusing diharapkan untuk kembali karna masih banyak kegiatan yang belum terealisasi dan tidak urgen.
Kabid Anggaran Andi Ikbal Walinono menuturkan resiko besar akan dihadapi oleh pemerintah kabupaten Bone khususnya bagian keuangan jika kedepannya harus memenuhi keinginan para anggota DPRD Bone terkait pengembalian anggaran Pokir.
” Saya tidak berani, hal ini cukup beralasan dengan melihat kondisi dan posisi anggaran keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023 yang saat ini masih belum stabil.realisasi pendapatan hingga bulan ini baru sekitar 33,8 persen. Sementara untuk realisasi belanja baru mencapai 28,7 persen”, jelasnya
Lebih lanjut menyampaikan ,Keterlambatan realisasi anggaran tahun 2023 yang disebabkan oleh di berlakukannya E-katalog sehingga banyak kegiatan pengadaan dan pembangunan. yang harus mengikuti aturan baru tersebut menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan serapan anggaran tahun 2023 ini .
Selain itu bantuan keuangan dari Provensi senilai Rp. 19 Milyar belum terealisasi bspeserpun hingga saat ini dan berpengaruh pada Realisasi kebijakan Pemda dalam rangka implementasi UHC dari sumber pendanaan.pungkasnya .
Rapat Dengar pendapat umum sempat dua kali diskor disebabkan tidak ada titik temu.
hasil pantauan redaksi LEPASNEWS.com setelah skor yang kedua kalinya rapat langsung di tutup oleh ketua DPRD.
