LEPASNEWS.COM BONE-Puluhan satgas honorer Pemadam Kebakaran (Damkar ) Melakukan Aksi Demonstrasi di Kantor BKPSDM Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Kecewa atas pengumuman kelulusan PPPK tahun 2023, karna yang diumumkan lulus dianggap tidak relevan dengan kinerja yang akan di lakukan, Kamis 21/12/20230
Dalam penerimaan pegawai PPPK ini untuk Formasi Dinas Pemadam Kebakaran diketahui 25 orang namun kenyataan yang lulus hanya 5 orang yang 20 orang ini dari OPD ke lain.
Betapa tidak, ada 20 honorer K2 yang notabene bukan dari instansi Damkar namun diloloskan. Sementara ditegaskan di KepmenPAN-RB No. 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme seleksi PPPK untuk Jabatan fungsional TA 2023. Diktum kelima “setiap pelamar wajib memiliki pengalaman kerja dibidang kerja yg relevan dgn jabatan fungsional yang dilamar.
Aksi demo Satgas Damkar nyaris berujung anarkis. Anggota Damkar memaksa dihadirkan Plh Kepala BKPSD Bone, Andi Tenriawaru. Bahkan mereka menyebut, Andi Tenri bersama Panselda lainnya, pembohong.
“Ini yang kami pertanyakan dan minta penjelasan dari Panselda. Kenapa bisa ada yang diloloskan yang notabene tidak sesuai keahliannya. Tidak relevan dengan bidang kerjanya. Orang yang tidak punya pengalaman di Damkar diloloskan,” tegas salajh seorang anggota Damkar, Wahyudi
Andi Aulia Rahman pun menegaskan, saat pertemuan dengan Pj Bupati Bone, HA Islamuddin yang dihadiri Plh Kepala BKPSDM Bone, Andi Tenriawaru dijanjikan bahwa proses penentuan lulus seleksi nantinya, berdasarkan perangkingan nilai. Baik K2 maupun maupun Satgas Damkar tidak ada prioritas.
“Sementara yang terjadi justru sebaliknya, ada teman-teman damkar yang nilainya sampai 600, tidak lolos. Sementara ada K2 yang hanya nilainya 300 diloloskan. Jadi buat apa ada seleksi,” tegasnya.
Lebih lanjut , Andi Aulia juga mempertanyakan dasar 20 PPPK yang notabene tidak pernah mengabdi di Damkar, kemudian diloloskan.
“Jelas-jelas ini melabrak aturan. Mental Panselda rusak, kami ini dizolimi,” tegasnya.
Plh kepala BKPSDM Bone, Andi Tenriawaru yang hadir, berkilah jika penentuan kelulusan bukan wewenang BKPSDM Bone tetapi ditentukan oleh BKN dan MenPAN.
Andi Agung Bagian Analisis SDM BKPSDM menyampaikan bahwa ini belum berakhir masih ada verifikasi yang akan dilakukan jadi bisa saja MS akan Menjadi TMS jika tidak sesuai aturan.
Lebih lanjut “Silahkan kasi masuk surat protes terkait ihwal tersebut dan kami akan menindak lanjuti sampai pusat” Ucapanya hadapan para peserta aksi demonstran
Para Aksi Demontran dalam orasinya dengan tegas menyampaikan kepada pihak BKPSDM Bone jika aspirasi kami tidak ditindak lanjuti maka kami akan mogok kerja dan terus menerus menuntut permasalahan ini.
Selanjutnya para demonstran akan melanjutkan aksinya di kantor DPRD Bone.
