LEPASNEWS.COM BONE – Sekertaris Komisi 4 DPRD Bone, Andi Akhiruddin meminta Pihak BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Bone mengkaji ulang perpanjangan kontrak beberapa Klinik Kesehatan dan Rumah Sakit yang sudah dinyatakan Fraud.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai BPJS Kesehatan harus melihat hal ini dari sisi kemanusiaan. Terutama pasca pemutusan kontrak tersebut mengalami penyusutan pendapatan sehingga mengharuskan mereka merumahkan karyawannya.
“Jadi banyak dampak yang ditimbulkan dengan pemutusan kontrak ini angka pengangguran di Kabupaten Bone bertambah karena karyawan yang di rumahkan,” katanya
Lebih lanjut ia melihat dengan kondisi Kabupaten Bone yang sudah menerapkan Universal Health Coverage (UHC), semestinya layanan kesehatan yang berkeja sama dengan BPJS harus diperbanyak agar masyarakat mudah mendapatkan pelayanan buka malah sebaliknya.
“Jadi kalau banyak Faskes yang tidak diperpanjang kontraknya otomatis masyarakat akan kesulitan mendapatkan layanan kesehatan bahkan berpotensi ada yang tidak bisa mendapatkan layanan itu,” ucapnya.
Disisi lain, ia menganggap kondisi froud Klinik dan Rumah Sakit itu berdasarkan hasil temuan internal BPJS Kesehatan Kabupaten Bone. Tetapi mesti dilihat mekanisme apakah telah sesuai dengan yang diatur dalam regulasi Peraturan Kemenkes RI Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang pencegahan dan penanganan kecurangan (Fraud) serta pegenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan jaminan kesehatan.
“Tetapi sepertinya itu tidak dilakukan hanya dikatakan berdasarkan temuan BPJS, tidak di laporan ke Aparat Penegak Hukum (APH) lalu dilakukan audit mendalam, baru setelah itu dipelajari untuk pemberian sanksinya berdasarkan hasil audit tersebut,” tuturnya.
Politisi Muda Boni ini juga mengingatakan BPJS Kesehatan Kabupaten Bone untuk tidak boleh melupakan tanggung jawabnya dan tetap mengedepankan Pencegahan sesuai amanah Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan.
“Jadi jangan main langsung jatuhkan sanksi begitu saja tanpa ada pencegahan dilakukan, mesti mengikuti mekanisme sesuai regulasi yang ada,” terangnya.
Bahkan Andi Akhiruddin menilai dan menganggap BPJS Kesehatan Kabupaten Bone membuat keteledoran dengan memutuskan kontrak berdasarkan temuan internal BPJS sendiri tanpa mengutamakan pencegahan terlebih dahulu bahkan audit secara mendalam.
“Seperti menempatkan orang-orang nya di faskes yang dianggap berpotensi bermasalah dan memberikan edukasi kepada faskes tersebut terkait kepatuhan dalam bekerjasama, itu yang mesti dilakukan bukan malah langsung menjatuhkan sanksi,” bebernya.
