Pengadaan Mobil Randis Pejabat Pemkab, Ketua Komisi I DPRD Bone Saipullah Latif : Itu Cacat Prosedur

Berita, Daerah182 Dilihat

LEPASNEW.COM BONE – Mobil Randis Pejabat Pemkab Bone Sulawesi Selatan menjadi Sorotan Pasalnya tanpa aba-aba dan belum dibahas di Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pihak Pemerintah Daerah (Pemda) membeli kendaraan dinas baru.

Hampir setiap tahun, Pemda Bone membeli mobil baru. Sayangnya pengadaan kendaraan dinas ini lebih condong untuk kenyamanan pejabat dibanding menjadi fasilitas layanan publik.

banner 1280x709

Ironisnya lagi, pengadaan randis di APBD 2023, tak pernah dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone.

Setidaknya ini diakui pimpinan dan Anggota Banggar DPRD Bone.

Anggota Banggar yang juga Ketua Komisi I DPRD Bone, H Saipullah Latif menegaskan, pengadaan mobil dinas cacat prosedur, lantaran tidak pernah dibahas di Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi I.

“Saya katakan itu ilegal. Tidak pernah ada pembahasan apalagi persetujuan Banggar untuk pengadaan mobil dinas, baik itu untuk sekda, bupati maupun wakil bupati,” tegasnya, Selasa (21/2/2023) kemarin.

Saipullah menegaskan, pengadaan mobil dinas untuk eselon II, tidak tepat.

“Justru yang kami usulkan pengadaan mobil dinas camat, karena memang randis camat saat ini sudah tidak layak pakai,” tukasnya.

“Saya akui DPRD kecolongan,” sambungnya.

Ia juga mempertanyakan pemanfaatan randis lama Sekkab Bone, jenis Fortuner.

Wakil Ketua DPRD Bone, Andi Wahyudi Taqwa juga menegaskan, pengadaan randis belum mendesak.

“Saya pastikan, tidak pernah persetujuan di rapat pimpinan maupun banggar untuk pengadaan mobil dinas Sekda maupun bupati dan wakil bupati,” katanya.

Politisi PAN ini menegaskan, pengadaan randis harusnya di 2024.

“Bukan justru pemerintahan saat ini yang ngotot pengadaan kendaraan dinas. Apalagi mobil dinas yang digunakan sekarang, masih sangat layak,” pungkasnya.

Sorotan serupa dilontarkan, Anggota Banggar yang juga sekretaris Fraksi KPNR, Hasrul Harahab.

“Yang dipikiran pejabat harusnya bagaimana agar APBD kita tidak defisit. Bukan justru gagah-gagahan dengan membeli mobil dinas baru,” pungkasnya.

Hasrul juga menegaskan, pengadaan mobil dinas melalui mata anggaran sekretariat daerah belum mendesak, sehingga pemkab dinilai berlebihan dalam hal pengadaan kendaraan dinas.

“Masih banyak kebutuhan lain yang mendesak dianggarkan ketimbang harus membeli lagi mobil dinas.

Masih banyak jalan yang butuh perbaikan. Masih banyak gedung sekolah yang butuh rehab dan masih banyak desa di Bone yang terisolir lantaran belum ada jembatan. Harusnya itu yang menjadi prioritas,” ucapnya kesal.

Praktisi sosial, Rahman Arif menegaskan, pengadaan randis sekkab juga bupati dan wakil bupati, menjadi bukti ketidak pekaan pemerintah terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

“Harusnya bukan kendaraan dinas yang diprioritaskan. Tetapi pemenuhan layanan dasar masyarakat,” tukasnya.

Diketahui, untuk pengadaan kendaraan dinas (Randis) Sekkab Bone, jenis Pajero dakar 4×4, menghabiskan anggaran Rp700 juta lebih.

Kabag Umum, H Hamzah Sanusi SSos MSi mengatakan, mobil dinas lama Sekkab Bone saat ini rusak dan masih sementara perbaikan.

“Selama ini, bapak Sekda hanya menggunakan mobil korpri untuk digunakan setiap hari. Makanya pengadaan mobil baru, agar pelayanan publik tetap lancar. Sekarang mobil dinas tersebut sudah ada. Setelah kita usulkan sejak Januari 2023,” kata mantan Kabag Humas Pemkab Bone itu.

Pengadaan mobil dinas lanjut Hamzah Sanusi, diusulkan melalui ULP, namun tidak melalui proses lelang. Tetapi sistem e-katalog.

“Jadi kita yang langsung belanja melalui e-katalog. Tetapi untuk pengadaannya, tetap melalui ULP yang siapkan katalognya,” ucapnya.

Lanjut Hamzah mengatakan, untuk sementara ini baru pengadaan mobil dinas sekda.

“Kalau bupati dan wakil bupati nanti persiapan untuk bupati dan wakli bupati baru yang terpilih,” jelasnya.

Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Bone, A Syahruli membenarkan bahwa pengadaan mobil dinas sekda.

“Itu pengadaan langsung. Kami di ULP hanya menyediakan saja katalog. Semua belanja di atas Rp200 juta, harus belanja sendiri. Kecuali belanja di bawah Rp200 juta maka kita di ULP yang belanjakan. Karena untuk 2023 ini tidak ada lagi istilah lelang,” kuncinya.

Terbaru, salah satu karyawan di salah satu showroom mobil di kota Bone menyebut bahwa baru-baru ini Pemda Bone memesan satu unit mobil Innova Xeniz.

“Untuk Bappeda sepertinya,” sebut karyawan tersebut yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Jika pengadaan randis pejabat Pemkab cacat prosedur tentunya akan menjadi masalah dikemudian hari karna belanja menggunakan uang negara tentunya melalui mekanisme dan begitupun pertanggung jawabannya.

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *