LEPASNEWS.COM BONE – Polemik internal Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia (KEPMI) Bone semakin mengemuka setelah muncul dua kepemimpinan hasil dari dua kongres berbeda yang sama-sama mengklaim legitimasi sebagai forum resmi organisasi.
Situasi tersebut memunculkan perdebatan di kalangan kader dan alumni terkait keabsahan kepemimpinan yang lahir dari masing-masing forum.
Mantan Pengurus DPP KEPMI Bone, Abdul Muhaimin, menilai konflik yang terjadi saat ini tidak muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, persoalan berakar dari tidak terlaksananya kongres organisasi tepat waktu setelah berakhirnya masa kepengurusan periode 2022–2024.
Akibat keterlambatan tersebut, organisasi disebut mengalami kevakuman dan stagnasi kepemimpinan. Kondisi itu semakin kompleks karena roda organisasi di tingkat pusat dinilai tidak berjalan optimal sejak akhir tahun 2024.
“Situasi ini mendorong Sekretaris Jenderal saat itu meminta pandangan Dewan Pembina dan melakukan musyawarah bersama Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) untuk mencari solusi penyelamatan organisasi,” kata Muhaimin, Senin (22/6/2026).
Dari hasil musyawarah tersebut, MPO kemudian menunjuk caretaker untuk menjalankan fungsi organisasi sementara sekaligus mempersiapkan pelaksanaan kongres.
Menurut Muhaimin, caretaker yang dibentuk tersebut kemudian melaksanakan kongres yang bertujuan mengakhiri masa kevakuman organisasi dan memilih kepengurusan baru secara konstitusional.
Namun setelah forum tersebut terlaksana, muncul kongres lain yang diselenggarakan oleh kelompok pengurus sebelumnya.
Forum kedua inilah yang kemudian melahirkan kepemimpinan berbeda dan memicu dualisme di tubuh KEPMI Bone.
Muhaimin mempertanyakan dasar legitimasi kongres susulan tersebut. Pasalnya, sejumlah pihak yang terlibat disebut sebelumnya telah menjadi bagian dari proses pembentukan caretaker yang diputuskan MPO.
“Di sinilah muncul persoalan legitimasi karena ada dua hasil kongres yang sama-sama mengklaim sebagai forum sah organisasi,” ujarnya.
Selain persoalan kewenangan, Muhaimin juga menyoroti mekanisme pelaksanaan kongres susulan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keterwakilan organisasi.
Ia menilai tidak seluruh Dewan Pengurus Cabang (DPC) maupun Dewan Pengurus Komisariat (DPK) memperoleh ruang partisipasi yang sama dalam forum tersebut.
Menurutnya, kongres sebagai forum tertinggi organisasi seharusnya menjamin keterlibatan seluruh elemen agar keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi kuat.
Ia juga menyinggung minimnya kehadiran unsur senior organisasi dalam kongres tersebut. Meski tidak menentukan sah atau tidaknya forum secara konstitusional, kondisi itu dinilai menunjukkan belum adanya dukungan yang luas dari berbagai elemen strategis KEPMI Bone.
Perhatian publik semakin tertuju setelah kongres susulan diketahui berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bone.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bone memilih bersikap netral terhadap konflik yang terjadi. Pemkab menegaskan tidak akan memberikan keberpihakan kepada salah satu kubu sebelum persoalan diselesaikan melalui mekanisme internal organisasi.
Pemerintah daerah juga mengimbau seluruh pihak agar mengedepankan dialog dan penyelesaian sesuai aturan organisasi yang berlaku, serta menjaga independensi KEPMI Bone dari berbagai bentuk intervensi eksternal.
Muhaimin menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus dikembalikan kepada konstitusi organisasi sebagai landasan utama.
“KEPMI Bone dibangun di atas prinsip musyawarah, konstitusi, independensi, dan pengabdian. Karena itu, seluruh kader harus menjaga marwah organisasi dan menghindari segala bentuk intervensi yang dapat merusak arah perjuangan organisasi,” tegasnya.(*)
