LEPASNEWS.COM BONE – Beredarnya informasi mengenai dugaan permintaan sejumlah uang dalam penanganan perkara narkotika di Kabupaten Bone mulai menjadi sorotan.
Seorang lelaki berinisial AR (28) , warga Bone bagian barat , yang disebut berkedudukan sebagai pengguna narkotika, diduga dimintai uang oleh seorang penyidik Satuan Reserse Narkoba berinisial WD agar dapat menjalani rehabilitasi jalan.
Dugaan tersebut semakin menarik perhatian setelah muncul informasi mengenai video yang beredar di media pengakuannya berkaitan dengan persoalan tersebut.
Berdasarkan keterangan video yang diperoleh, WD diduga awalnya meminta uang sebesar Rp10 juta. Namun, entah kenapa. nominal tersebut disebut mengalami penurunan hingga Rp5 juta.
Dalam informasi yang dihimpun, penyidik WD diduga menawarkan bantuan agar AR dapat menjalani rehabilitasi jalan dengan syarat menyediakan uang sebesar Rp5 juta
Jika informasi tersebut terbukti benar, persoalan ini tentu menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan integritas penanganan perkara narkotika.
Rehabilitasi Bukan Ruang Transaksi
Penanganan terhadap penyalahguna narkotika memiliki mekanisme dan ketentuan hukum tersendiri.
Rehabilitasi harus dilaksanakan melalui prosedur yang berlaku, termasuk asesmen sesuai ketentuan, bukan berdasarkan kesepakatan pembayaran kepada oknum aparat.
Jika ini benar ada pihak yang meminta sejumlah uang dengan iming-iming mempermudah rehabilitasi, hal itu patut menjadi perhatian serius institusi kepolisian.
Kini, perhatian publik tertuju pada kebenaran informasi tersebut. Apakah benar terdapat permintaan awal Rp10 juta yang kemudian turun menjadi Rp5 juta? Apakah video yang beredar dapat memperkuat dugaan tersebut?
Pihak kepolisian, khususnya pimpinan Satresnarkoba, diharapkan memberikan penjelasan terbuka agar persoalan ini tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Apabila dugaan tersebut terbukti, masyarakat berharap ada pemeriksaan secara profesional dan tindakan sesuai ketentuan hukum.
Sebab, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya menangkap pengguna dan pengedar.
Namun Integritas aparat yang menangani perkara juga harus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tidak terkikis.
