LEPASNEWS.COM BONE – Malam itu seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat. Namun bagi ratusan buruh proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, malam justru menjadi perjalanan panjang memperjuangkan hak mereka.
Dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 9 kilometer, ratusan pekerja mendatangi Mapolres Bone pada Selasa malam, 11 Agustus 2026. Mereka datang bukan untuk menuntut sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin uang hasil kerja mereka dibayarkan.
Persoalan upah yang disebut mencapai sekitar Rp1,3 miliar tersebut akhirnya bergeser dari meja mediasi ke ranah hukum setelah para pekerja mengaku tidak mendapatkan kepastian mengenai pembayaran.
Salah seorang buruh berinisial DS mengatakan, sebelumnya persoalan tersebut telah dimediasi di Mapolres Bone bersama pihak manajemen dan mandor proyek. Namun, mediasi yang berlangsung hingga sekitar pukul 03.00 WITA itu belum memberikan kepastian mengenai kapan upah akan dibayarkan.
“Kemarin dimediasi oleh Polres sampai jam 3 subuh, sama manajemen dan mandor. Tapi disuruh tunggu lagi dan sampai saat ini tidak ada kejelasan sama sekali,” ujar DS saat ditemui di Mapolres Bone, Selasa malam.
Menurutnya, setelah proses mediasi tersebut, para buruh kembali menunggu. Namun waktu terus berjalan tanpa kepastian. Bahkan, keberadaan mandor maupun pihak manajemen yang sebelumnya mengikuti proses mediasi disebut tidak lagi diketahui oleh para pekerja.
Kondisi tersebut akhirnya membuat para buruh mengambil langkah lebih jauh.
Mereka memilih mendatangi kepolisian dan meminta persoalan pembayaran upah tersebut diproses melalui jalur hukum.Laporan Polisi Dibuat.
Perwakilan buruh kemudian membuat laporan polisi terkait dugaan penggelapan dana upah pekerja.Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor LP/508/VIII/2026/SPKT/RES BONE, tertanggal 12 Agustus 2026.
Laporan dibuat atas nama M. Aman (33) sebagai perwakilan para buruh.Dalam laporan tersebut, dana yang dipersoalkan diperkirakan mencapai Rp1,3 miliar, berkaitan dengan pembayaran upah sekitar 400 pekerja yang terlibat dalam pembangunan proyek Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone.
Bagi para pekerja, angka tersebut bukan sekadar nominal. Di baliknya ada keringat, waktu, tenaga, serta kebutuhan keluarga yang menunggu di kampung halaman.
Sebagian buruh bahkan disebut telah menyelesaikan masa kerjanya. Mereka seharusnya sudah dapat meninggalkan lokasi proyek dan pulang ke daerah masing-masing.
Namun persoalan upah membuat kepulangan mereka ikut tertunda.
Uang untuk membeli tiket perjalanan pun disebut tidak tersedia.Makanan Tinggal untuk Dua Hari
Tekanan yang dirasakan para pekerja semakin berat. Sebagian buruh mengaku persediaan makanan yang tersedia di lokasi proyek hanya mampu mencukupi kebutuhan sekitar dua hari.
Para pekerja yang berasal dari luar Sulawesi, termasuk dari Pulau Jawa, kini harus bertahan jauh dari keluarga.
Di rumah, keluarga menunggu kiriman uang dari hasil kerja mereka. Namun di tempat mereka bekerja, upah yang menjadi hak justru belum diterima.
Situasi itu membuat perjalanan kaki menuju Mapolres Bone menjadi simbol keresahan para pekerja.
Setelah menjalani pekerjaan yang menguras tenaga, mereka masih harus menempuh perjalanan sekitar 9 kilometer pada malam hari demi mencari kepastian.Bukan lagi sekadar menunggu janji.Bukan pula sekadar kembali mengikuti mediasi.
Mereka datang membawa satu tuntutan: hak atas hasil kerja mereka harus dibayarkan.Anggaran Proyek Disorot.
Di tengah persoalan tersebut, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone turut menjadi perhatian karena nilai anggaran proyek yang disebut mencapai sekitar Rp230 miliar.
Besarnya nilai proyek tersebut kini berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih mendasar: ratusan pekerja mengaku belum menerima upah yang menjadi hak mereka.
Para buruh berharap laporan yang telah dibuat segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas persoalan pembayaran tersebut diperiksa dan dimintaipertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.Kini persoalan tersebut tidak lagi berhenti pada keluhan para pekerja.Laporan polisi telah dibuat.
Dan bagi ratusan buruh itu, perjuangan belum selesai sebelum ada kepastian mengenai uang yang mereka klaim sebagai hasil dari keringat sendiri.
Sebab bagi mereka, yang diminta bukan belas kasihan, melainkan hak yang seharusnya diterima setelah pekerjaan dituntaskan.(*)
