LEPASNEWS.COM.NONE – Semangat kebangsaan dan nilai-nilai keislaman berpadu dalam kegiatan Serasehan Kebangsaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang digelar di Pondok Pesantren Al-Ma’arif Bilae, Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Minggu (8/11/2026).
Kegiatan yang diikuti kurang lebih 150 peserta tersebut menjadi ruang pertemuan gagasan tentang pentingnya menjaga persatuan bangsa, membangun kesadaran bernegara, serta menggali nilai-nilai keadilan sosial yang telah lama hidup dalam tradisi masyarakat Bugis.
Serasehan ini dihadiri Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Bone, Rahmatunnair, yang juga menjadi salah satu narasumber, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bone, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ma’arif Bilae, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda.
Dalam forum tersebut, Andi Muawiyah Ramly menekankan pentingnya membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pemahaman empat pilar kebangsaan.
Menurutnya, empat pilar kebangsaan bukan sekadar materi yang dihafalkan atau disampaikan dalam forum resmi, melainkan nilai yang harus dipahami dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kesadaran kebangsaan, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan Indonesia di tengah berbagai tantangan sosial.
Sementara itu, Rahmatunnair menghadirkan perspektif berbeda dengan mengangkat jejak sosialisme Islam dalam kehidupan masyarakat Bugis.
Dalam uraiannya, Kiai Nair menyebut prinsip sipatuo sipatokkong sebagai salah satu nilai sosial yang mencerminkan semangat saling menghidupkan dan saling membangkitkan satu sama lain.
Nilai tersebut, menurutnya, bukan sekadar ungkapan kearifan lokal, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan ajaran Islam yang menempatkan keadilan, kepedulian, dan kebersamaan sebagai bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat.
Ia menjelaskan bahwa salah satu asas utama Islam adalah menegakkan keadilan. Prinsip tersebut merupakan konsekuensi dari tauhid yang menolak segala bentuk penindasan dan eksploitasi manusia, termasuk dalam kehidupan ekonomi.
Dalam pemaparannya, Rahmatunnair juga menyinggung pemikiran HOS Tjokroaminoto tentang sosialisme Islam dan kritik terhadap praktik kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial.
Ia menguraikan bahwa Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya. Namun, kekayaan tidak semestinya hanya berputar di kalangan terbatas, sementara sebagian masyarakat lainnya harus berjuang menghadapi kemiskinan.
Penumpukan modal dan keuntungan ekonomi yang hanya dinikmati segelintir orang, menurut uraian yang disampaikannya, menjadi persoalan yang perlu dikritisi melalui nilai-nilai keadilan Islam.
Sebagai salah satu mekanisme pemerataan kesejahteraan, Islam telah mengatur zakat. Melalui kewajiban tersebut, kekayaan tidak hanya berhenti pada pemilik modal, tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Lebih jauh, Rahmatunnair menjelaskan bahwa sosialisme Islam mengandung cita-cita kehidupan masyarakat yang setara, tanpa ketimpangan dan struktur sosial yang membuat kemiskinan terus diwariskan.
MERAWAT KEBANGSAAN, MEMBANGUN KEADILAN SOSIAL
Serasehan Kebangsaan di Pondok Pesantren Al-Ma’arif Bilae tersebut mempertemukan dua sudut pandang yang saling berkaitan: pentingnya menjaga fondasi kebangsaan melalui empat pilar dan pentingnya menghadirkan keadilan sosial melalui nilai-nilai agama serta kearifan lokal.
Di tengah kehidupan masyarakat yang terus berubah, pesan sipatuo sipatokkong mengingatkan bahwa kehidupan berbangsa tidak cukup hanya dibangun dengan slogan persatuan. Bangsa juga membutuhkan kepedulian, solidaritas, dan kesediaan untuk saling menguatkan.
Melalui forum ini nilai kebangsaan dan keadilan sosial kembali menjadi bahan refleksi bersama, bahwa Indonesia tidak hanya membutuhkan masyarakat yang kuat dalam persatuan, tetapi juga masyarakat yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan kesejahteraan bersama.(*)
