LEPASNEWS.COM. JAKARTA – Prestasi Badan Pusat Statistik (BPS) RI yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut mendapat apresiasi dari Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly.
Namun di balik capaian tersebut, legislator yang akrab disapa Amure itu mengingatkan bahwa keberhasilan tata kelola lembaga harus dibarengi dengan pemerataan sarana dan prasarana, terutama bagi kantor-kantor BPS di daerah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Pernyataan itu disampaikan Amure dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI bersama Kepala BPS RI saat membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Dalam forum tersebut, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengapresiasi sederet capaian BPS, mulai dari keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade, nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang mencapai 91,31, hingga capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menunjukkan tata kelola lembaga berjalan dengan baik.
Meski demikian, Amure menilai prestasi administratif di tingkat pusat belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke sejumlah daerah, masih banyak kantor BPS yang bekerja dengan keterbatasan fasilitas dan infrastruktur.
“Keberhasilan tata kelola harus dirasakan secara merata. Jangan sampai kantor pusat sudah sangat baik, sementara kantor BPS di daerah masih kekurangan fasilitas dasar untuk bekerja,” tegas Andi Muawiyah Ramly.
Ia mencontohkan kondisi BPS Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang masih membutuhkan tambahan perangkat komputer dan perlengkapan kantor untuk menunjang pelayanan statistik kepada masyarakat. Menurutnya, kebutuhan tersebut harus segera menjadi perhatian pemerintah agar kualitas pelayanan tidak terhambat.
Tak hanya itu, Amure juga menyoroti kondisi beberapa kantor BPS di wilayah Papua yang dinilai masih menghadapi keterbatasan gedung dan fasilitas kerja.
Jika persoalan tersebut terus dibiarkan, ia khawatir akan berdampak pada kualitas pelayanan publik serta akurasi data statistik yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan nasional.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II itu, penguatan infrastruktur BPS harus menjadi bagian penting dari pembangunan sistem statistik nasional. Sebab, data yang akurat hanya dapat dihasilkan apabila para petugas statistik didukung fasilitas kerja yang memadai.
“Data statistik menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. Karena itu, kualitas pelayanan BPS di daerah harus diperkuat agar tidak terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah,” tegasnya.
Di penghujung rapat, Amure menyatakan menerima penjelasan Kepala BPS RI mengenai LKPP APBN Tahun Anggaran 2025.
Namun ia berharap pemerintah tidak berhenti pada pencapaian opini WTP semata, melainkan juga memberikan perhatian serius terhadap pemerataan pembangunan kantor, penyediaan infrastruktur, serta pemenuhan fasilitas kerja BPS di seluruh Indonesia.
Baginya, keberhasilan sebuah lembaga negara bukan hanya diukur dari rapor keuangan yang membanggakan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang setara hingga ke daerah terpencil.
Dengan dukungan sarana yang memadai, BPS diharapkan mampu menghasilkan data statistik yang semakin akurat, kredibel, dan menjadi fondasi kuat bagi setiap kebijakan pembangunan nasional.(**)
