LEPASNEWS.COM BONE – Suasana proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Dusun Rompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, kembali memanas. Ratusan buruh yang bekerja di proyek tersebut menggelar aksi protes pada Senin malam, 10 Agustus 2026, setelah upah mereka tak kunjung dibayarkan sesuai kesepakatan.
Kekecewaan yang menumpuk selama berminggu-minggu akhirnya pecah. Aksi protes yang awalnya dipicu persoalan pembayaran upah bahkan berujung kericuhan setelah massa mendatangi pihak mandor proyek.
Para pekerja mengaku seharusnya menerima pembayaran upah setiap dua minggu. Namun, sejumlah buruh menyebut telah bekerja hingga tiga minggu tanpa menerima gaji.
Aksi tersebut bukan kali pertama terjadi. Para pekerja sebelumnya juga telah melakukan protes dengan persoalan serupa.
Salah seorang pekerja, Alwi, mengaku sudah tiga minggu tidak menerima upah. Kondisi itu membuat dirinya bersama sejumlah pekerja lain terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Ini saya tiga minggu belum digaji, sementara keluarga di kampung sudah minta terus. Kami para pekerja dominan dari Jawa, jauh-jauh ke Sulsel untuk cari nafkah, tapi kami justru terpaksa ngutang kiri kanan ke warung untuk buat makan karena gaji belum terbayarkan,” ungkap Alwi.
Menurut Alwi, beberapa pekan sebelumnya para buruh juga telah melakukan aksi serupa. Saat itu, persoalan pembayaran disebut sempat memperoleh jalan keluar. Para pekerja pun berharap keterlambatan pembayaran tidak kembali terjadi.
Namun, harapan tersebut kembali pupus ketika pembayaran upah kembali tersendat.
Mandor Diamankan, Kantor Proyek Rusak
Emosi para pekerja semakin memuncak ketika mereka mendatangi mandor proyek yang diketahui bernama Samsuri.
Situasi nyaris berubah menjadi aksi kekerasan. Samsuri bahkan nyaris menjadi bulan-bulanan massa yang sudah tersulut emosi. Beruntung, pihak terkait segera mengamankan Samsuri ke kantor manajemen sehingga bentrokan fisik dapat dihindari.
Namun, amarah massa telanjur meledak.Kantor yang berada di area proyek turut menjadi sasaran. Sejumlah kaca jendela dan pintu kantor terlihat pecah dan berserakan di lantai.
Situasi yang semakin tidak kondusif membuat aparat kepolisian turun tangan. Puluhan personel dari Polsek Tanete Riattang dan Polres Bone diterjunkan ke lokasi guna mengendalikan keadaan serta mencegah aksi kekerasan yang lebih besar.
Polisi kemudian mempertemukan pihak mandor, manajemen proyek, dan perwakilan buruh untuk menggali persoalan yang menjadi pemicu aksi.
Karena situasi di lokasi masih dinilai rawan dan dikhawatirkan terjadi aksi susulan, perwakilan masing-masing pihak kemudian dibawa ke Mapolres Bone untuk menjalani proses mediasi.
Dana Rp500 Juta Jadi Titik Persoalan
Dalam mediasi tersebut, persoalan pembayaran upah mulai menemukan titik terang.
Pihak manajemen mengungkapkan bahwa sebelumnya telah memberikan dana kasbon atau pinjaman sebesar Rp500 juta kepada mandor. Dana tersebut diberikan untuk membantu memenuhi pembayaran upah para pekerja.
Namun, menurut pihak manajemen, dana tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk membayar upah buruh.
Muhajis menjelaskan, sebagian besar dana justru digunakan untuk membayar supplier sembako yang disebut telah mendesak agar kewajibannya segera dilunasi.
“Tadi itu sebenarnya kita sudah berikan kompensasi berupa kasbon ke mandor untuk membayarkan upah ke pekerja, namun itu tidak dilakukan, melainkan membayarkan supplier-nya dia yang katanya menurut dia juga sudah mendesak untuk dibayarkan,” ungkap Muhajis.
Ia menegaskan bahwa pihak manajemen selama ini mengaku telah memenuhi kewajibannya terkait pembayaran kepada pekerja.
Bahkan, menurut Muhajis, manajemen kerap memberikan dana lebih besar dari nominal yang diajukan karena mempertimbangkan kebutuhan pekerja, termasuk ongkos untuk kembali ke daerah asal.
“Sebenarnya kami pihak manajemen sudah memenuhi semua kewajiban, bahkan kebijakan melebihi kewajiban mereka ke kami yaitu progres pengerjaan proyek. Tapi mungkin ada persoalan internal di manajemen pada mandor dan para pekerja ini yang tidak berjalan dengan baik,” tambahnya.
Samsuri Beri Penjelasan
Sementara itu, di hadapan aparat kepolisian, Samsuri memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana Rp500 juta yang diterimanya dari pihak manajemen.
Ia mengakui dana tersebut terlebih dahulu digunakan untuk membayar supplier yang menurutnya juga telah mendesak agar kewajibannya segera diselesaikan.
“Uang yang diserahkan oleh pihak manajemen ke kami, kami bayarkan dulu ke supplier kami karena mereka juga sudah mendesak. Sementara ini juga untuk kepentingan teman-teman pekerja, termasuk makan dan rokok mereka,” kata Samsuri.
Dari dana Rp500 juta tersebut, Samsuri menyebut sekitar Rp425 juta digunakan untuk membayar supplier.
Dengan demikian, tersisa sekitar Rp75 juta.Jumlah tersebut dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan pembayaran upah ratusan pekerja yang telah menunggu hak mereka.
Persoalan inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu membesarnya kekecewaan buruh hingga akhirnya berujung pada aksi protes dan kericuhan di lokasi proyek.
Polisi Turun Tangan, Mediasi Digelar
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen bersama aparat kepolisian masih berupaya mencari jalan keluar atas persoalan pembayaran upah para buruh.
Mediasi dilakukan untuk meredam ketegangan sekaligus mencegah terjadinya aksi susulan di lokasi proyek.
Di sisi lain, pihak manajemen disebut tengah mempertimbangkan langkah hukum terkait kericuhan dan kerusakan yang terjadi di area proyek.
Para pekerja berharap persoalan tersebut segera menemukan titik terang. Mereka menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan adalah hak atas upah yang telah mereka perjuangkan setelah bekerja di proyek pembangunan Sekolah Rakyat.
Bagi buruh yang datang dari luar daerah, upah bukan sekadar angka di atas kertas.
Di balik gaji yang tertunda, ada keluarga yang menunggu. Ada kebutuhan makan yang harus dipenuhi, utang warung yang terus bertambah, serta ongkos hidup yang tidak bisa menunggu.
Malam itu, persoalan upah yang semestinya diselesaikan di meja perundingan justru meledak menjadi ketegangan di tengah proyek.
Kini, bola penyelesaian berada di tangan para pihak yang terlibat. Para buruh hanya menunggu satu hal: hak mereka dibayarkan dan pekerjaan kembali berjalan tanpa bayang-bayang kericuhan.(*)
