LEPASNEWS.COM BONE – Susahnya Mendapatkan pasokan BBM Jenis Solar Ratusan masyarakat dari nelayan dan petani di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mengeluhkan susahnya mendapatkan BBM tersebut. Mereka mengaku hal itu diduga diakibatkan ulah para mafia BBM Subsisi.
Hal itu diungkapkan para nelayan saat menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Bone siang tadi, Selasa (11/12/2023).
Kedatangan mereka diterima langsung oleh anggota komisi II DPRD Bone yang dipimpin oleh Ketua Komisi II, Andi Muh Idsris Rahman.
Turut hadir beberapa manager SPBU se-Kabupaten Bone terkecuali SPBU Mare dan SPBU Lapawawoi, serta perwakilan dari dinas terkait.
Ketua Komisi II DPRD Bone, Andi Muh Idris Rahman terlihat mencak-mencak dalam forum tersebut.
“Ini pemilik SPBU Mare dan Lapawawoi tidak pernah hadir kalau diundang terkait hal begini. Sudah berapakali kami panggil. Pemilik SPBU Mare dan Lapawawoi adalah orang yang sama,” kata Idris kesal di hadapan para hadirin.
Andi Alang, sapaan akrab Andi Muh Idris Rahman menyebut tak percaya dengan pihak Pertamina Provinsi Sulawesi Selatan.
“Saya tidak percaya Pertamina Provinsi Sulsel. Sudah 5 kali saya kunjungan kerja, tak ada reaksi. Saya tidak percaya lagi,” kata Andi Alang.
Saat penerimaan aspirasi tersebut, semua pihak diberi kesempatan untuk menyampikan keluhan serta pendapatnya. Rapat pun berjalan cukup alot dan terjadi perdebatan-perdebatan terkait dugaan penyimpangan BBM bersubsidi tersebut.
Dikatakan demikian pihak yang mengeluarkan rekomendasi pengambil BBM Bersubsidi, harus mengawasi rekomendasinya. Kedua, jangan coba-coba mempermainkan rekomendasi dan memberikan kepada orang yang tidak berhak. Jika itu terjadi, maka Kadis yang menangani rekomemdasi itu kami surati bupati untuk diberikan sanksi dengan dicopot dari jabatannya,” tegas Andi Alang.
Lebih lanjut Andi Alang menyampaikan, pihak yang mengeluarkan rekomendasi, sebelum mengeluarkan rekomendasi, harus membuat kesepakatan dulu kepada pihak SPBU yang dituju rekomendasi tersebut.
“Ketiga, pihak kepolisian Polres Bone yang diwakili oleh Kasat Intelkam tadi menyatakan siap turun ke lapangan bila ada oknum anggotanya yang terlibat dalam permainan ini dan siap memberikan sanksi,” ujarnya.
Andi Alang menambahkan, pihaknya akan mengupayakan untuk melakukan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur terkait hal ini.
“Saya akan berkonsultasi dengan Dirjen Migas dan pemerintah daerah karena itu kewenangan Pemda. Kami selaku penerima aspirasi, bila menemukan pelanggaran baik itu SPBU dan instansi terkait maka kami akan merekomemdasikan untuk diberikan sanksi,” pungakas Andi Alang.
